PEKANBARU, SUDUTRIAU.COM – Dilansir dari UN News, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyampaikan usulan anggaran program tahun 2027 sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Usulan tersebut disampaikan kepada Komite Kelima Majelis Umum PBB, komite yang menangani urusan administrasi dan anggaran dan beranggotakan seluruh 193 Negara Anggota PBB, pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Usulan anggaran program 2027 itu berada 1,2 persen di bawah level yang disetujui untuk 2026, atau berkurang 40,8 juta dolar AS. Penting dicatat: angka tersebut masih berupa usulan yang disampaikan Sekjen PBB kepada Komite Kelima, bukan anggaran yang sudah disetujui.
Dalam penyampaiannya, Guterres menggambarkan tantangan yang dihadapi dunia sebagai sangat besar: perpecahan geopolitik yang semakin dalam, konflik yang berlanjut di berbagai kawasan, kebutuhan kemanusiaan yang melonjak, hukum internasional yang dilanggar, gangguan iklim yang melanda setiap benua, serta kecerdasan buatan yang mengubah ekonomi dan masyarakat. Ia juga menilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) semakin jauh dari jangkauan. Di tengah situasi itu, menurutnya, kebutuhan akan PBB tidak pernah sebesar sekarang.
Guterres juga memaparkan perkembangan Inisiatif UN80, yang diluncurkan lebih dari setahun lalu dengan tujuan membuat Sekretariat PBB lebih efisien, lebih efektif, dan lebih siap melayani di dunia yang berubah cepat. Menurutnya, Sekretariat telah beralih dari usulan menuju pelaksanaan. Capaian yang disebut antara lain jumlah Negara Anggota yang kurang terwakili turun dari 28 menjadi 26 antara Agustus 2024 dan Agustus 2026, tercapainya paritas gender di antara staf yang direkrut secara internasional, konsolidasi operasi penggajian, peluncuran tahap pertama platform administrasi bersama di New York dan Bangkok, pemindahan sejumlah fungsi ke duty station berbiaya lebih rendah, serta penyerapan pengurangan 3.116 pos anggaran reguler Sekretariat PBB. Dampak terhadap staf disebut jauh lebih kecil dari yang dapat dibayangkan karena perencanaan dimulai satu setengah tahun lebih awal, melalui program pemisahan dini sukarela dan penugasan kembali.
Untuk 2027, Sekjen PBB mengusulkan relokasi pos tambahan di 12 entitas, dengan relokasi terbesar ke Nairobi, ibu kota Kenya. Ia juga mengusulkan penghapusan sejumlah pos tingkat tinggi, penurunan jenjang 14 posisi senior, dan perluasan platform administrasi ke Jenewa, Nairobi, Wina, dan Addis Ababa. Usulan anggaran ini juga memasukkan penyesuaian biaya standar sejak awal untuk pertama kalinya, sehingga tidak akan ada recosting terpisah di kemudian hari.
Meski demikian, Guterres menekankan bahwa efisiensi saja tidak dapat mengimbangi fondasi keuangan yang tidak stabil. Ia menyatakan Negara Anggota harus memenuhi kewajiban keuangan mereka secara penuh dan tepat waktu, sebagaimana diwajibkan Piagam PBB. Menurutnya, PBB membutuhkan pembiayaan yang dapat diprediksi dan pembayaran iuran nasional yang tepat waktu untuk melaksanakan mandat yang telah disetujui Negara Anggota sendiri.
Sumber
- UN News, “‘Need for UN has never been greater,’ UN chief says, proposing slimmer $3.3 billion budget for 2027”, 13 Oktober 2026 — news.un.org (diakses 16 Oktober 2026).



Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!