World Social Report 2026: Inklusi Sosial Disebut Investasi Produktif, Bukan Sekadar Tujuan Sosial

PEKANBARU, SUDUTRIAU.COM – Dilansir dari rilis resmi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA), laporan The World Social Report 2026: The New Economics of Social Inclusion: Making Transformations Work for All diluncurkan pada 15 Oktober 2026. Laporan ini menilai inklusi sosial sebagai investasi produktif, bukan sekadar tujuan sosial, dan memperingatkan bahwa biaya meninggalkan orang tertinggal semakin naik.

Menurut laporan tersebut, transformasi ekonomi, digital, dan energi sedang mengubah dunia dengan kecepatan luar biasa. Namun miliaran orang masih tersisih dari pekerjaan, keterampilan, layanan, infrastruktur, dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk memperoleh manfaat dari perubahan itu.

Angka-angka utama

Angka-angka berikut merujuk pada data tahun 2025 dan rentang 2000–2024 sebagaimana disampaikan dalam rilis UN DESA, bukan angka tahun 2026:

• Sebanyak 58 persen pekerja di seluruh dunia bekerja secara informal pada 2025.
• Sebanyak 27 persen perempuan muda usia 15–24 tahun tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan.
• Sebanyak 26 persen penduduk dunia masih belum memiliki akses internet.
• Lebih dari 50 negara mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan pada 2000–2024, termasuk 23 negara berpenghasilan tinggi.

Rilis itu juga mencatat sekitar 2,2 miliar orang belum memiliki akses konektivitas internet pada 2025. Di antara yang sudah terhubung, keterjangkauan, kualitas layanan, dan keterampilan digital yang terbatas masih menghambat partisipasi yang bermakna. Dari 1,1 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensi, sebanyak 887 juta orang terpapar setidaknya satu bahaya iklim besar.

Soal biaya penundaan, laporan menyajikan simulasi di sejumlah negara: jika negara menunda investasi perlindungan sosial selama sepuluh tahun, negara tersebut berpotensi kehilangan 12 persen output ekonomi dibandingkan negara yang berinvestasi lebih awal. Temuan itu disajikan laporan sebagai hasil simulasi, bukan sebagai ramalan yang pasti terjadi di setiap negara.

Dasbor baru dan kesenjangan konversi

Laporan memperkenalkan dasbor baru bernama Socially Inclusive Transformation (SIT), yang disusun dari bukti 168 negara selama 25 tahun terakhir. Dasbor ini menilai apakah transformasi ekonomi, digital, dan energi suatu negara disertai inklusi ekonomi dan sosial.

Skor SIT tertinggi dicatat Malta, Irlandia, dan Denmark, secara berurutan. Laporan menemukan kesenjangan yang menetap antara transformasi dan inklusi: tidak satu pun dari lima negara dengan skor tertinggi pada pilar transformasi — Malta, Irlandia, Amerika Serikat, Singapura, dan Tiongkok — masuk lima besar pada pilar inklusivitas, yang ditempati Belgia, Finlandia, Islandia, Belanda, dan Swedia. Pesan laporan: transformasi tidak otomatis berubah menjadi inklusi yang lebih luas dan kemakmuran yang terbagi. Kebijakan, institusi, dan pilihan tata kelola nasional memainkan peran menentukan dalam siapa yang ikut serta dalam transformasi dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Empat prioritas

Laporan menyerukan empat prioritas yang saling terhubung:

• Membangun kapabilitas untuk beradaptasi, antara lain melalui akses pendidikan berkualitas, pembelajaran sepanjang hayat, keterampilan digital dan kecerdasan buatan, sistem kesehatan yang tangguh, dan perlindungan sosial universal.
• Menghubungkan semua orang ke ekonomi baru, antara lain melalui konektivitas digital yang terjangkau dan energi yang andal dan berkelanjutan, termasuk solusi terdesentralisasi dan di luar jaringan untuk komunitas yang belum terlayani.
• Membuat pasar kerja bekerja untuk manusia, antara lain melalui dukungan pekerjaan layak, suara pekerja, upah yang setara, tunjangan yang dapat dibawa berpindah, pelatihan yang terarah, dan program pasar kerja aktif.
• Memastikan kemakmuran terbagi luas, antara lain melalui institusi penetapan upah yang lebih kuat, perundingan bersama, bagi hasil, dan sistem fiskal progresif.

Laporan juga menyerukan dukungan global bagi aksi nasional. Banyak negara berkembang menghadapi kendala fiskal, teknologi, dan kelembagaan yang membatasi kemampuan mereka berinvestasi dalam transformasi inklusif. Laporan menyerukan kerja sama internasional yang diperbarui untuk memperluas ruang fiskal, memperbaiki akses pembiayaan pembangunan jangka panjang yang terjangkau, mengurangi beban layanan utang, serta memperluas akses teknologi, inovasi, dan infrastruktur digital.

Sebagai catatan transparansi, rilis UN DESA yang menjadi dasar artikel ini tidak memuat angka khusus Indonesia. Artikel ini menyajikan laporan tersebut sebagai laporan global dan tidak mengklaim posisi Indonesia dalam dasbor SIT.

Sumber

• UN DESA, “As societies transform, people are falling behind, with rising costs of exclusion, new UN report warns”, 15 Oktober 2026, un.org. Diakses 16 Oktober 2026.